FISIPERS — Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Selasa (21/4). Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dan adanya dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Sejak pagi, massa mulai berdatangan dan berkumpul di kawasan Islamic Center Samarinda sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Kaltim sekitar pukul 10.00 WITA. Mereka membawa spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Aksi tersebut melibatkan mahasiswa, forum penyandang disabilitas, masyarakat adat dan beberapa elemen masyarakat lainnya yang melebur dalam aliansi perjuangan masyarakat Kaltim. Jumlah peserta yang terus bertambah membuat suasana di sekitar lokasi aksi semakin ramai dan mendapat sorotan publik.
Dalam aksinya, massa aksi menyoroti sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim yang dinilai tidak pro-rakyat. Kritik utama tertuju pada dugaan praktik KKN di lingkungan birokrasi daerah yang disebut semakin menguat dalam setahun terakhir.
Kekecewaan tersebut juga disampaikan oleh Erly Sopiyansyah selaku Jenderal Lapangan Aliansi Masyarakat Kaltim. Ia menyatakan bahwa aksi 21 April 2026 tersebut merupakan refleksi dari kekecewaan masyarakat atas maraknya praktik KKN yang terus merebak di Kaltim.
“Semua kebijakan itu sudah menyakiti hati masyarakat Kaltim. Satu tahun itu sudah mencederai, apalagi kita ditontonkan oleh dinasti-dinasti yang betul-betul membuat kita ini kecewa dengan Gubernur kita,” ujar Erly.
Ia juga memaparkan bahwa praktik politik dinasti tak hanya menoreh kekecewaan masyarakat Kaltim, namun juga dapat menjadi tahap awal praktik-praktik kotor lainnya. “Ini jelas-jelas dinasti. Saya lihat dinasti, dan dinasti itu adalah dasar untuk korupsi. ”
Dalam orasinya, Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman menyampaikan kritik keras terhadap pemerintah daerah. Ia menyoroti dugaan praktik nepotisme dan dinasti politik yang dinilai merugikan masyarakat.
Ia juga menuntut agar Gubernur Kalimantan Timur menemui massa secara langsung. Selain itu, ia menilai praktik dinasti politik semakin terlihat dalam pemerintahan daerah.
“Hari ini banyak praktik dinasti dan nepotisme yang seolah dilegalkan. Apakah ini adil bagi masyarakat? Hanya ada satu kata: lawan,” tegasnya, disambut sorakan peserta aksi.
Ia turut mengkritik penggunaan anggaran daerah yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, masih banyak sektor penting seperti kesejahteraan perempuan, pendidikan, dan kesehatan yang belum terpenuhi secara optimal
Sementara itu, Wakil Presiden BEM FISIP Universitas Mulawarman, Joefinley Sumbayak, mengatakan aksi ini dilatarbelakangi kekecewaan terhadap kebijakan Pemprov Kaltim yang dianggap tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Faktor utama kami turun ke jalan adalah karena kebijakan pemerintah daerah yang cenderung merugikan masyarakat,” ujarnya saat diwawancarai di lokasi aksi.
Namun demikian, ia menekankan bahwa aksi ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan kepala daerah. “Kami tidak ingin melengserkan gubernur dan wakil gubernur, tetapi mendesak DPRD untuk menggunakan hak angket guna mengevaluasi kinerja mereka secara menyeluruh,” jelasnya.
Terkait lokasi aksi, ia menjelaskan bahwa demonstrasi dilakukan di dua titik, yakni DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. “Di DPRD, kami mendorong pimpinan untuk menandatangani pakta integritas. Sementara di Kantor Gubernur, aksi menjadi bentuk penyampaian aspirasi dan kekecewaan masyarakat,” katanya.
Sebelum aksi digelar, BEM FISIP Universitas Mulawarman mengaku telah berupaya membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah melalui undangan diskusi dan debat publik, namun belum menghasilkan keputusan konkret.
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan meningkatnya tekanan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah. Tuntutan mahasiswa dan masyarakat kini berada di tangan DPRD Kalimantan Timur, yang didesak untuk mengambil langkah nyata dalam merespons aspirasi tersebut.
(mel, nla, faa, nad, wfa, grd)