FISIPERS – Kabinet METAMORFOSA BEM KM UNMUL menggelar debat terbuka dengan mengundang Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (6/5) di Teras Samarinda, tepat di depan Kantor Gubernur Kaltim. Kegiatan tersebut dihadiri puluhan mahasiswa dan masyarakat dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).
Di tengah situasi yang semakin memanas antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat terkait dugaan isu Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, Kabinet METAMORFOSA BEM KM UNMUL menggelar debat terbuka dengan menantang gubernur untuk hadir secara langsung.
Namun, tidak ada pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang tampak hadir dalam kegiatan tersebut. Melalui Diskominfo Kaltim, pemerintah bahkan menyebut bahwa undangan tersebut tidak pernah mendapat persetujuan dari pihak Pemprov Kaltim dan informasi undangan debat dari BEM KM UNMUL sebagai berita palsu.
Di sisi lain, pihak BEM KM UNMUL menyatakan bahwa mereka sudah mengirimkan undangan tersebut sebanyak tiga kali.
“Hari ini sudah tiga kali kita kirim undangan ke gubernur,” ungkap Hakim, salah satu perwakilan BEM KM UNMUL saat membuka sesi orasi.
Dalam orasinya, Hakim turut menyinggung isu 21 SMA di Kalimantan Timur yang membuat testimoni terkait program Gratis Pol. Ia menyayangkan sekolah yang seharusnya menjadi ruang belajar dan berpikir kritis justru dijadikan alat politik untuk memperbaiki citra pemerintah.
“Hingga hari ini masih ada buruh PT Sumalindo Jaya yang disebut belum menerima gaji selama 72 bulan, padahal upah tersebut merupakan hak pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” lanjut Hakim dengan penuh semangat.
Selain menyoroti testimoni program pendidikan tersebut, Hakim juga mengkritik pemerintah daerah yang dinilai tidak memberikan respons terhadap kasus buruh PT Sumalindo Jaya yang disebut belum menerima gaji selama 72 bulan. Tak hanya itu, ia turut menyinggung sidang putusan terhadap massa aksi yang disebut mengalami kriminalisasi serta menuntut investigasi terhadap dugaan tindakan represif aparat pada aksi-aksi sebelumnya.
Tak hanya melalui orasi, Ketua BEM KM UNMUL, Hiththan Hersya Putra, juga menegaskan bahwa pihaknya telah lama mengirim surat kepada gubernur terkait undangan debat terbuka. Ia menyebut forum tersebut sengaja dirancang dalam format debat, bukan diskusi biasa.
Menurut BEM KM UNMUL, debat terbuka merupakan bentuk pertanggungjawaban publik yang paling transparan. Mereka juga menilai format diskusi yang ditawarkan pemerintah daerah berpotensi diarahkan oleh protokol pemerintah.
“Kalau memang mau diskusi, ya dengan BEM KM UNMUL. Sedangkan kami maunya debat dan format itu tidak bisa diubah, karena menurut kami debat terbuka adalah bentuk pertanggungjawaban yang paling mudah dilakukan. Ketika forum diskusi dijalankan, protokol dari Pemprov pasti masuk, entah menayangkan video dan sebagainya. Itu yang tidak kami inginkan, makanya harus debat terbuka,” ujar Hiththan saat diwawancarai pewarta.
Kegiatan tersebut turut menghadirkan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, yang dinilai mampu membangun semangat mahasiswa untuk terus mengkritisi kebijakan pemerintah. Kehadirannya dianggap penting karena konsistensinya dalam menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah di tingkat nasional.
Dalam forum itu, BEM KM UNMUL juga menyoroti skala prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dinilai lebih mengutamakan gaya hidup mewah pejabat. Mereka menilai besarnya anggaran fasilitas rumah jabatan dan mobil dinas tidak sebanding dengan banyaknya persoalan masyarakat yang belum terselesaikan.
“Aksi lanjutan akan tetap dilakukan selama pemerintah belum berbenah,” lanjut Hiththan saat ditanya mengenai kemungkinan aksi berikutnya.
Ia menegaskan perjuangan mahasiswa tidak akan berhenti pada demonstrasi semata, tetapi juga melalui diskusi serta forum-forum publik lainnya.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan sinyal seluas-luasnya kepada masyarakat bahwa masih ada begitu banyak persoalan di Kalimantan Timur yang belum terselesaikan. Kami juga ingin membangun kesadaran bersama agar persoalan-persoalan ini terus disuarakan dan diperjuangkan bersama,” tutup Hiththan.
Di sisi lain, salah satu massa aksi, Wawan Irawan, mengaku datang untuk menyaksikan debat antara Presiden BEM KM UNMUL dan Gubernur Kalimantan Timur. Menurutnya, pertanyaan-pertanyaan mahasiswa dalam forum tersebut mewakili keresahan masyarakat yang ingin mendengar klarifikasi langsung dari gubernur terkait berbagai kebijakan pemerintah.
“Harapannya gubernur datang, ya. Aku pengen lihat jawaban-jawabannya. Tapi ternyata nggak datang. Kita sebagai masyarakat tentu kecewa,” ungkap Wawan.
Sebagai masyarakat yang hadir dalam forum tersebut, Wawan mengaku kecewa karena gubernur tidak memenuhi harapan publik untuk hadir dan memberikan jawaban secara langsung dalam debat terbuka itu.
(sya)
