FISIPERS – Situasi politik di Kalimantan Timur memanas seiring berlangsungnya aksi demonstrasi besar-besaran yang dipusatkan di dua lokasi, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (21/4). Ribuan massa yang terdiri dari mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud. Aksi tersebut menjadi salah satu gelombang protes terbesar di Kalimantan Timur sepanjang tahun ini.
Di tengah gelombang aksi tersebut, Mahasiswa FISIP UNMUL turut memberikan tanggapan dan sikap politik terkait demonstrasi yang berlangsung. Mereka menyoroti berbagai persoalan tata kelola pemerintahan daerah, mulai dari dugaan praktik dinasti politik, kurangnya transparansi, hingga tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Dalam aksi tersebut, Rossa selaku Presiden BEM FISIP UNMUL turut berorasi menyampaikan kekecewaan terhadap kinerja Pemprov Kaltim di bawah kepemimpinan Rudy Mas’ud.
Dirinya menilai pemerintah belum menunjukkan transparansi, kurang responsif terhadap aspirasi rakyat, serta diduga masih mempertahankan praktik dinasti politik dan nepotisme melalui penempatan keluarga maupun kelompok dekat di jabatan strategis.
“Harapan kami dalam aksi ini bukan untuk melengserkan Rudy–Seno. Kami hanya berharap DPRD dapat mengeluarkan hak angket untuk memanggil gubernur dan wakil gubernur, agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja serta kebijakan-kebijakan yang telah mereka keluarkan,” ungkap Joefinlay, Wakil Presiden BEM FISIP UNMUL saat diwawancarai pada aksi 21 April lalu.
Ia menegaskan bahwa tujuan aksi bukan untuk melengserkan gubernur dan wakil gubernur, melainkan mendesak DPRD menggunakan kewenangannya untuk melakukan evaluasi secara resmi.
Dalam aksi ini, massa aksi membawa tiga tuntutan utama dalam demonstrasi tersebut. Pertama, penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkup Pemprov Kaltim. Kedua, evaluasi total terhadap kinerja pemerintah daerah. Ketiga, peninjauan kembali kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan gubernur dan wakil gubernur.
Selain itu, Rossa dalam orasinya juga menyoroti dugaan gaya hidup mewah pejabat di tengah masih banyaknya persoalan kesejahteraan masyarakat yang belum terselesaikan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan, serta kebutuhan kelompok rentan lainnya.
“Belum lagi kita membahas rumah Rp 25,5 miliar, mobil Rp8,5 miliar. Apakah duit-duit yang hari ini digunakan itu untuk kesejahteraan masyarakat? Tidak. Masih banyak kesejahteraan yang belum dipenuhi untuk kelompok rentan, perempuan, pendidikan, dan kesehatan. Tapi nyatanya, satu tahun kepemimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum memberikan progres yang signifikan,” serunya di hadapan massa aksi.
Melalui aksi ini, mahasiswa selaku salah satu massa aksi berharap DPRD Kalimantan Timur segera mengambil langkah konkret untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah demi terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada masyarakat.
“Demo hari ini tidak anarkis dan berjalan dengan lancar sesuai hasil konsolidasi,” ungkap mereka saat diwawancarai di depan Kantor Gubernur.
Dikutip dari wawancara Pewarta FISIPERS dengan dua mahasiswi FISIP UNMUL, Nazwa dan Alya, mereka menegaskan bahwa aksi yang berlangsung berjalan tertib dan kondusif. Tidak terlihat adanya tindakan anarkis, baik dari mahasiswa maupun masyarakat sipil yang turut menyampaikan aspirasi terkait isu dinasti politik dan praktik KKN di Kalimantan Timur.
“Kami hanya ingin bernegosiasi, tapi pemerintah tidak keluar dan tidak menemui massa,” lanjut mereka.
Pernyataan dari sepasang mahasiswi FISIP UNMUL tersebut menegaskan bahwa massa aksi pada dasarnya mengedepankan upaya dialog dengan pemerintah. Namun, tidak adanya respons dari pihak pemerintah yang tidak menemui massa di lokasi aksi menimbulkan kekecewaan, sekaligus menunjukkan terhambatnya proses komunikasi antara demonstran dan pemerintah.
“Harapannya aksi ini tetap berjalan aman sampai selesai,” tutupnya.
Mereka pun menutup wawancara dengan harapan agar aksi yang berlangsung dapat tetap kondusif dan berjalan tanpa adanya tindakan anarkis.
(sya/sss/nad/wfa/grd)
