FISIPERS – Pada Selasa, 31 Maret 2026, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP UNMUL menggelar aksi “Kaltim Strategic Issue Monitoring Jilid 2 (K-SIM)” berupa diskusi publik bertajuk “Menakar Satu Tahun Kepemimpinan Rudy-Seno.” Diskusi yang diselenggarakan di Ruang Serbaguna Rektorat tersebut guna membahas keberlanjutan janji-janji yang telah disampaikan selama masa kampanye Pilkada Kalimantan Timur.
Diskusi tersebut mengundang Seno Aji selaku Wakil Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk aksi lanjutan pasca aksi demo 1 tahun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Secara spesifik, BEM FISIP UNMUL membahas terkait janji pendidikan gratis yang disampaikan dalam kampanye Rudy-Seno.
Dengan menghadirkan beberapa akademisi dan panelis, diskusi ini diharapkan dapat tersampaikan dan terlaksana dengan baik. Akademisi dan panelis yang hadir diantaranya adalah Dr. Dasmiah, S.Pd M.A.P, selaku pimpinan Biro Kesejahteraan Rakyat, Profesor Bahari Yusuf selaku ketua tim pengelola pendidikan Gratispol, Hairul Anwar, SE, MA selaku akademisi Ekonomi UNMUL, Dr. Sri Mulianti, S.Sos, M.Si, selaku Akademisi FISIP UNMUL, Fadilah Rahmatan Al Kafi selaku perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan Rossa Tri Rahmawati selaku Presiden BEM FISIP UNMUL.
Dalam pembukaan acara Rossa menyampaikan, BEM FISIP UNMUL mendapatkan beberapa temuan terkait program Gratis Pol, diantaranya adalah :
- Terjadi peningkatan penerima manfaat Gratis Pol yang pada awal tahun 2025 sebanyak 33.000 menjadi sekitar 110.000 di tahun 2026.
- Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur No. 24 Tahun 2025 terkait syarat-syarat bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa perguruan tinggi
- Minimnya transparansi informasi terkait pencairan setelah diadakan perpanjangan pada bulan Januari
- Nama “Gratis Pol” yang masih menjadi sorotan sebab tidak benar-benar gratis
Rossa mengimbau agar para mahasiswa terus mengawal dan mengkaji program-program Pemprov Kaltim, khususnya terkait bidang pendidikan, sebab hal tersebut akan terus bersinggungan dengan mahasiswa selama beberapa tahun ke depan.
Diskusi publik berlanjut dengan penampilan video pencapaian-pencapaian Pemprov Kaltim disertai pemaparan oleh Seno Aji. Kemudian, hal tersebut ditanggapi oleh para akademisi dan panelis yang telah hadir.
Salah satunya akademisi FISIP UNMUL, Sri Murlianti yang menyampaikan, “Memang benar, pemberian bantuan UKT sangat membantu dan bisa memperlancar studi mahasiswa. Tapi, bagi sebagian orang, itu masih sangat berat jika hanya UKT yang ditanggung. Gratis UKT juga belum tentu membuat orang tua yang sebelumnya tidak ingin menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi, jadi berubah pikiran. Karena yang ditanggung hanya UKT, sementara UKT itu hanya untuk satu semester atau enam bulan. Sedangkan biaya hidup itu harian: makan, tempat tinggal, kebutuhan tugas, dan lain-lain. Semua itu tetap membutuhkan biaya.”
Pembebasan UKT dalam program pendidikan gratis memang membantu, namun belum menyelesaikan persoalan akses pendidikan karena biaya hidup masih menjadi beban, terutama bagi mahasiswa merantau dari luar daerah.
Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan karena kondisi mahasiswa yang berbeda, serta menilai kebijakan ini belum tentu meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi. Sebab adanya perbedaan kondisi anak-anak di daerah, terlepas bagaimana koordinasi antar pemangku kebijakan, motivasi untuk sekolah hingga perguruan tinggi masih cukup minim bagi mereka.
“Karena jujur, saya melihat persoalan pendidikan di Kalimantan Timur itu bukan hanya soal UKT. Bukan berarti UKT tidak penting atau tidak membantu, tetap membantu. Tapi ada persoalan lain yang juga sangat serius,” ujar Sri.
Sri menambahkan, “Kita juga melihat keprihatinan di daerah-daerah, terutama daerah tambang. Di sana, selain masalah biaya, ada juga masalah motivasi. Sekarang ini, banyak lulusan SMP atau SMA yang lebih memilih langsung bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Bahkan jika hanya menjadi pekerja kasar atau kontraktor. Kenapa? Karena secara ekonomi terlihat lebih menguntungkan.”
Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya kualitas pendidikan bukan hanya dipengaruhi oleh kurangnya biaya untuk menempuh pendidikan, namun juga adanya kekhawatiran akan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi serta kurangnya kesadaran untuk menempuh perguruan tinggi.
Usai acara, Rossa ditemui oleh Pewarta FISIPERS. Dalam wawancaranya, Rossa menyampaikan bahwa mereka “Kami dari BEM FISIP UNMUL komitmen, hingga saya di akhir masa jabatan pun akan tetap mengawal, terutama program kerja unggulan pemerintah provinsi Gratis Pol di bidang pendidikan maupun yang lain. Itu ada Jos Pol juga kan, nah kami akan terus komitmen mengawal terus dalam penyampaian aspirasi.”
Diskusi publik tersebut secara tak langsung tampak seperti satu arah. Setelah dimulai oleh pemaparan dari Seno, tanggapan dan respon dari panelis khususnya akademisi cenderung menyampaikan sesuatu sesuai dengan tema yang masing-masing mereka bawakan.
Meski masih terkait dengan pembahasan pendidikan, namun penyampaian dan tanggapan yang ada tidak terlalu mengerucut kepada tema yang menakar dan mengawal kepemimpinan Rudy-Seno.
(faa/wfa/nad/eny)
