Tentang tubuh perempuan, harga sebuah kebutuhan biologis, dan negara yang semestinya hadir lebih dari sekadar menghitung angka.
“Sayang, pembalutmu masih ada?”
Pertanyaan sederhana itu mungkin terdengar biasa. Barangkali hanya menjadi bagian kecil dari percakapan sepasang kekasih sebelum mereka memutuskan pergi ke minimarket. Di antara rak makanan ringan, sabun mandi, dan berbagai kebutuhan rumah tangga, mereka berhenti sejenak di lorong yang menjual produk menstruasi.
“Ambil yang biasa kamu pakai saja,” kataku.
Ia kemudian mengambil satu bungkus pembalut, memperhatikan harganya, lalu memasukkannya ke dalam keranjang belanja. Tidak ada yang istimewa dari kejadian itu. Setidaknya, sampai aku berpikir bahwa sesuatu yang bahkan tidak pernah diminta oleh seorang perempuan untuk terjadi justru harus selalu dibayar setiap bulannya.
Ada satu hal yang barangkali tidak pernah kita pikirkan ketika berdiri di depan etalase minimarket. Setiap bungkus pembalut yang dibeli juga menjadi bagian dari transaksi perpajakan negara. Direktorat Jenderal Pajak mengonfirmasi bahwa pembalut merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
kompas.com/tren/read/2026/10/29/183000565/pembalut-dikenakan-ppn-begini-respons-ditjen-pajak?utm
Angka itu mungkin terlihat kecil jika hanya dibaca sebagai persentase. Namun, persoalannya bukan semata-mata tentang berapa rupiah yang harus dibayarkan dalam satu transaksi. Menstruasi datang berulang kali, dan kebutuhan untuk menjaga kebersihan tidak dapat ditunda hanya karena kondisi ekonomi sedang tidak bersahabat.
Kita perlu bertanya, apakah seluruh kebutuhan manusia memang harus selalu diperlakukan sebagai objek penerimaan negara dengan pendekatan yang sama? Bukankah ada kebutuhan biologis yang semestinya memperoleh perhatian lebih dalam perumusan kebijakan publik?
Di berbagai negara, perdebatan mengenai tampon tax telah mendorong lahirnya kebijakan pembebasan pajak atas produk menstruasi. Sementara itu, Indonesia masih mengenakan PPN atas pembalut. Ini bukan berarti setiap pungutan pajak otomatis merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Namun, kebijakan fiskal yang berkeadilan semestinya juga mempertimbangkan siapa yang menanggung beban dan bagaimana dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Sebab, bagi sebagian perempuan, persoalannya bukan sekadar memilih merek pembalut yang lebih murah. Persoalannya adalah memastikan mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan biologisnya tanpa harus mengorbankan kebutuhan hidup yang lain.
Padahal, menstruasi bukan persoalan yang sesederhana itu.
Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin tidak lebih dari transaksi rutin. Namun, bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi, keputusan membeli produk menstruasi dapat menjadi bagian dari perhitungan pengeluaran yang tidak sederhana. Ada kebutuhan makan, biaya transportasi, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya yang juga harus dipenuhi.
Di sinilah persoalan mulai terlihat.
Ketika seseorang harus memilih antara membeli kebutuhan menstruasi atau memenuhi kebutuhan lainnya, kita sedang berhadapan dengan persoalan yang lebih besar daripada sekadar daya beli. Kita sedang berbicara tentang akses terhadap kesehatan, kebersihan, dan martabat manusia.
Fenomena ini dikenal sebagai menstrual poverty, yaitu kondisi ketika seseorang mengalami keterbatasan akses terhadap produk menstruasi, fasilitas sanitasi, informasi, dan edukasi yang memadai akibat keterbatasan ekonomi maupun hambatan sosial.
Dampaknya tidak berhenti pada ketidaknyamanan fisik. Keterbatasan akses terhadap produk menstruasi yang layak dapat memengaruhi aktivitas pendidikan, pekerjaan, interaksi sosial, bahkan kesehatan perempuan.
Bayangkan saja, seorang siswi yang harus melewatkan pelajaran karena tidak memiliki pembalut. Bayangkan seorang pekerja yang harus tetap menjalankan aktivitasnya dalam kondisi tidak nyaman karena tidak mampu membeli produk menstruasi yang sesuai kebutuhannya.
Mereka tidak sedang meminta keistimewaan. Mereka hanya membutuhkan sesuatu yang semestinya dapat diakses dengan layak.
Lantas, di mana negara dalam persoalan ini?
Negara mungkin tidak pernah mengalami menstruasi. Tidak pernah merasakan kram perut, mengganti pembalut di tengah aktivitas, atau menghitung berapa banyak uang yang harus disisihkan untuk kebutuhan tersebut setiap bulan.
Namun, justru karena itulah negara seharusnya hadir melalui kebijakan yang memahami empiris warganya.
Kita perlu mempertanyakan bagaimana kebutuhan menstruasi ditempatkan dalam agenda kebijakan publik. Apakah akses terhadap produk menstruasi yang layak telah menjadi perhatian serius? Bagaimana fasilitas sanitasi di sekolah dan ruang publik? Apakah perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah mendapatkan dukungan yang memadai?
Persoalan perpajakan produk menstruasi juga layak dibicarakan. Kebijakan pajak tidak semestinya hanya dilihat dari seberapa besar penerimaan negara yang dapat dikumpulkan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar.
Tentu, pembicaraan mengenai pajak harus berpijak pada ketentuan yang berlaku, bukan sekadar asumsi bahwa setiap produk menstruasi dikenakan perlakuan pajak yang sama. Namun, pertanyaan mengenai keberpihakan kebijakan tetap relevan untuk diajukan.
Sebab, keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu secara cuma-cuma. Terkadang, keadilan dimulai dari memastikan bahwa seseorang tidak kehilangan hak dasarnya hanya karena tidak memiliki cukup uang.
Sayang, maaf kalau menstruasimu belum menjadi prioritas negara.
Maaf, Sayang. Saat aku sibuk menghadiri konsolidasi, menyusun barisan, meneriakkan tuntutan di tengah aksi, dan menghabiskan malam untuk membicarakan persoalan politik dalam ruang-ruang kajian, barangkali ada sesuatu yang luput dari perhatianku. Aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana negara seharusnya memenuhi kebutuhan rakyatnya, sampai terkadang lupa bahwa di dekatku ada seseorang yang setiap bulannya juga harus berhadapan dengan kebutuhan biologis yang tidak pernah bisa ia tawar.
Aku sibuk membicarakan anggaran, kebijakan, ketimpangan, dan keberpihakan negara. Aku berbicara tentang kesejahteraan, keadilan sosial, bahkan hak-hak masyarakat yang sering kali diabaikan. Namun, di antara begitu banyak hal yang kuperjuangkan dalam ruang diskusi dan jalanan, ada kebutuhan sederhana yang tidak boleh luput dari perhatian: bagaimana seorang perempuan dapat memenuhi kebutuhan menstruasinya tanpa harus merasa terbebani secara ekonomi.
Maaf jika selama ini aku lebih sering mengajakmu membicarakan keadaan negara daripada bertanya apakah persediaan pembalutmu masih cukup. Maaf jika aku lebih hafal jadwal konsolidasi dan agenda demonstrasi daripada memahami bahwa menstruasi tidak pernah menunggu sampai seluruh urusan politik selesai dibicarakan.
Tetapi, Sayang, persoalannya ternyata jauh lebih besar daripada kelalaianku sebagai seseorang yang mencintaimu.
Ada negara yang berdiri di balik setiap transaksi kecil itu. Ada kebijakan yang membuat setiap kebutuhan harus melewati perhitungan ekonomi. Bahkan, pembalut yang menjadi kebutuhan biologis perempuan turut menjadi objek penerimaan pajak negara. Seolah-olah tubuh perempuan harus terus membayar untuk sesuatu yang tidak pernah menjadi pilihannya.
Aku sering berdiri bersama orang-orang yang meneriakkan bahwa negara harus berpihak kepada rakyat. Aku ikut menyuarakan bahwa kesejahteraan bukan sekadar angka dalam laporan pembangunan. Tetapi, bukankah keberpihakan itu juga harus dimulai dari hal-hal yang paling dekat dengan kehidupan manusia?
Sebab, perjuangan tidak seharusnya hanya berhenti pada apa yang kita teriakkan di jalanan, apa yang kita tuliskan dalam kajian, atau apa yang kita perdebatkan di ruang-ruang konsolidasi. Perjuangan juga harus mampu mengenali kebutuhan yang selama ini dianggap terlalu biasa untuk dibicarakan.
Aku ingin perjuangan yang kita bicarakan tidak hanya terdengar lantang ketika membahas persoalan kekuasaan, tetapi juga peka ketika berhadapan dengan kebutuhan tubuh perempuan. Aku ingin keadilan yang kita tuntut tidak hanya menjadi slogan dalam spanduk demonstrasi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam akses terhadap produk menstruasi yang layak dan terjangkau.
Sayang, maaf jika aku pernah terlalu sibuk membicarakan bagaimana negara seharusnya mengurus rakyat, sampai lupa bahwa mencintaimu juga berarti belajar memahami kebutuhanmu.
Negara boleh saja menghitung penerimaan dari setiap transaksi, tetapi jangan sampai ia kehilangan kemampuan untuk menghitung berapa banyak perempuan yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dan jika suatu hari nanti aku kembali berdiri di tengah aksi, membawa tuntutan tentang keadilan dan kesejahteraan, semoga aku tidak lupa bahwa salah satu alasan mengapa perjuangan itu harus terus dilakukan adalah agar perempuan tidak perlu meminta maaf kepada keadaan hanya karena tubuhnya memiliki kebutuhan.
Sayang, menstruasimu bukan kesalahan. Kebutuhanmu bukan kemewahan. Dan memenuhi kebutuhan biologismu bukanlah sesuatu yang seharusnya membuatmu merasa terbebani.
Yang seharusnya kita pertanyakan adalah mengapa sesuatu yang begitu manusiawi masih begitu sulit dipenuhi secara layak.
Penulis: Ekmal Muhammad Firyal
Ilmu Komunikasi
NIM: 2302056011