Baca juga : Mahasiswa Soroti Kelangkaan BBM..
FISIPERS – Aksi yang digelar oleh Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Rabu, (21/10/2026) turut menyerukan evaluasi total terhadap program Beasiswa Gratispol. Program bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur itu dinilai masih menyimpan berbagai masalah teknis dan dinilai kurang transparan dalam pelaksanaannya di lapangan.
Dalam aksi yang membawa tujuh tuntutan tersebut, massa aksi menuntut Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud untuk tidak tutup mata dan diminta untuk segera mengevaluasi program Gratispol yang hingga kini dinilai belum berjalan secara maksimal.
Joefinley Encretia Rohmatuah Sumbayak selaku Humas Aksi menyampaikan bahwa salah satu masalah mendasar yang ada pada program Gratispol adalah ketidakterbukaan pemerintah dalam menjelaskan mekanisme penyaluran bantuan tersebut ke perguruan tinggi di Kalimantan Timur.
“Kalau berbicara soal Gratispol sebenarnya hari ini yang coba diangkat adalah masih ketidakterbukaan mekanisme yang sedang diambil oleh Gratispol,” Ujar Joefinley di sela aksi.
Selain isu transparansi mekanisme, persoalan teknis di tingkat mahasiswa juga menjadi sorotan tajam dalam aksi hari ini. Pencairan dana bantuan yang lambat memicu kebingungan massal di kalangan mahasiswa.
Proses pencairan dana yang memakan waktu sangat lama membuat mahasiswa tidak mendapatkan kepastian terkait status pembayaran biaya pendidikan mereka di Sistem Informasi Akademik (AIS).
“Kami sendiri di FISIP UNMUL sebenarnya melihat masih banyak kecacatan, yaitu lambatnya masuk dana itu. Lambatnya masuk dana itu, sehingga teman-teman itu masih kebingungan untuk ketika mereka membuka AIS, mereka itu masih kebingungan apakah ini terbayarkan atau apakah ini tidak terbayarkan oleh Gratispol?” ungkapnya.
Adanya kendala-kendala tersebut, Aliansi Mahasiswa Menggugat menegaskan akan terus mengawal isu ini dan menuntut transparansi penuh terkait mekanisme Gratispol di seluruh kampus yang ada di Kalimantan Timur. Pihaknya berharap agar Pemprov Kaltim segera melakukan perbaikan nyata agar pelaksanaan Gratispol ini benar-benar memberikan kepastian bagi mahasiswa penerima manfaat.
(ha)