FISIPERS – Seruan aksi kembali menggema di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Beberapa elemen masyarakat termasuk mahasiswa dari luar Kota Samarinda memadati halaman gedung pemerintahan tersebut pada Rabu (4/11) lalu.
Gelombang protes terhadap kinerja serta kebijakan Gubernur Kalimantan Timur terus bergema, menyuarakan sejumlah isu mulai dari Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA) hingga Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu yang menjadi sorotan adalah sejumlah mahasiswa yang bukan hanya datang dari Samarinda dan sekitarnya, melainkan hingga Balikpapan.
Az. Libelyani Ma’dika, selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Migas (BEM STT MIGAS) Balikpapan ikut mengungkapkan keresahan para mahasiswa melalui orasinya yang menyinggung tiga isu utama yang ada dalam Pakta Integritas yang disahkan pada (21/10) lalu.
Dalam orasinya, Libelyani menyoroti pemadaman listrik yang dilakukan secara bergilir oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanpa adanya kejelasan terkait kendala yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Ia juga menyoroti kelangkaan BBM yang terjadi padahal menurutnya Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah pemasok BBM terbesar di Indonesia. Lalu di akhir orasinya, ia juga menilai sampai saat ini pemerintah belum bergerak secara maksimal dalam menagani persoalan Karhutla yang terjadi, termasuk melakukan rehabilitasi terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan yang terjadi.
“Yang pertama itu mengenai pengadaman listrik, bergilir tanpa adanya kejelasan di mana kendalanya. Terus yang kedua mengenai BBM, kelangkaan BBM, yang mana kita tahu sendiri bahwasanya Kalimantan Timur adalah pemasuk BBM terbanyak dan terbesar di Indonesia. Terus yang ketiga itu mengenai penanganan Karhutla, yang sampai saat ini pemerintah sama sekali tidak bergerak secara penuh untuk kemudian menangani bagaimana cara mereboisasi dampak-dampak dan kebakaran itu,” tutur Libelyani.
Libelyani juga mengungkapkan bahwa Gubernur Kaltim sempat menemui massa aksi dan menandatangani Pakta Integritas. Namun, hingga hari dimana masa aksi kembali turun ke jalan dan menyuarakan aspirasi, belum terlihat adanya tindak lanjut dari pemerintah. Selain itu, belum ada penyelesaian konkret terhadap tuntutan serta desakan yang disampaikan pada aksi “Pemerintah Pembotek” ini.
Sebagai penutup, diakhir wawancara ketua Presiden BEM STT MIGAS tersebut juga mengungkapkan bukti bahwa pemerintah sampai saat ini belum melakukan tindak lanjut yang berarti. Hal tersebut terlihat dari pemberitaan di media.
“Sebetulnya untuk kemudian menguatkan fakta itu, sudah melayang semua di media ya bahwasanya pemerintah itu sama sekali tidak ada geraklah dari aksi kita pertama,” tutupnya.
(sya/nj)