FISIPERS – Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Unmul dikritik usai hadiri Bakti Sosial Polri. Ia menjadi sorotan MPM FISIP karena dinilai mencederai pergerakan mahasiswa serta independensi.
Presiden BEM KM Unmul, Maulana, menjadi sorotan setelah menghadiri kegiatan bakti sosial yang diadakan oleh Polda Kalimantan Timur di Balikpapan.
Kegiatan yang diberitakan oleh akun media sosial @kaltimnyapa dengan narasi “Sambut Bulan Suci Ramadhan 2025, Polda Rangkul Mahasiswa dan OKP dalam Baksos Polri Presisi” itu menuai pro dan kontra di kalangan mahasiswa Unmul.
Banyak pihak menilai keterlibatan BEM KM dalam acara tersebut mencederai pergerakan mahasiswa. Salah satunya adalah BEM Fakultas Hukum Unmul, yang menyatakan sikap melalui press release. Mereka menyayangkan keputusan BEM KM untuk turut serta dalam kegiatan yang digagas oleh kepolisian.
Menanggapi polemik ini, DPM KM Unmul menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 3 Maret 2025. Rapat ini digelar guna meminta klarifikasi dari Maulana selaku Presiden BEM KM Unmul.
Dalam sidang tersebut, Maulana mengakui adanya kelalaian dan menjelaskan bahwa kehadirannya di acara tersebut tidak berkaitan dengan upaya merangkul kepolisian atau kepentingan tertentu. Ia juga menegaskan bahwa BEM KM tidak menerima bantuan apapun dari Polri.
“Kami tetap berkomitmen terhadap integritas pergerakan mahasiswa. Kritikan ini kami terima sebagai bahan evaluasi agar kedepan lebih baik,” ujar Maulana dalam rapat paripurna tersebut.
Pasca rapat tersebut, MPM FISIP Unmul mengadakan forum diskusi pada Selasa, 4 Maret 2025. Forum diskusi inimenghadirkan ketua-ketua lembaga mahasiswa FISIP Unmul, Presiden BEM KM, serta Kementerian Sosial Politik.
Dalam forum tersebut, Maulana kembali meluruskan bahwa BEM KM hadir dalam acara tersebut karena undangan seremonial dari Polres. Ia juga menegaskan bahwa hingga saat ini BEM KM tidak menerima ataupun menyalurkan bantuan dari kegiatan baksos tersebut.
“Kami masih berdiri di barisan perjuangan mahasiswa. Jika ada teman-teman FISIP yang kecewa, kami menerima itu sebagai evaluasi. Ke depan, kami akan lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang kami ambil,” tegas Maulana saat diskusi.
Tanggapan dari Presiden BEM FISIP dan Ketua DPM FISIP Unmul
Presiden BEM FISIP Unmul, Muhammad Jamil Nur, menyoroti bahwa kegiatan bakti sosial yang dilakukan oleh Polri memang baik dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Namun, ia menyayangkan kehadiran Presiden BEM KM Unmul beserta beberapa organisasi lain dalam acara tersebut.
“Kegiatan tersebut adalah kegiatan serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka menyambut bulan Ramadhan. Namun, kami sangat menyayangkan kehadiran Presiden BEM KM Unmul yang turut serta dalam kegiatan tersebut, terutama karena beberapa hari sebelumnya Kalimantan Timur baru saja melakukan aksi Indonesia Gelap,” ujar Jamil saat diwawancara via Whatsapp Jumat (7/3) lalu.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa aksi Indonesia Gelap dilakukan sebagai bentuk perlawanan mahasiswa terhadap berbagai isu nasional. Namun, tidak lama setelah aksi tersebut, justru muncul informasi di media mengenai keterlibatan BEM KM Unmul dalam kegiatan yang diadakan oleh kepolisian.
“BEM FISIP melihat bahwa ini bisa menjadi bentuk upaya meredam pergerakan mahasiswa yang dilakukan dalam aksi Indonesia Gelap di seluruh Indonesia. Presiden BEM KM Unmul telah mengakui kesalahannya dan menyatakan bahwa ini adalah keteledoran dalam pengambilan keputusan tanpa koordinasi yang matang,” imbuhnya.
BEM FISIP berharap BEM KM Unmul dapat lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan serta mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap citra BEM KM maupun pergerakan mahasiswa kedepannya.
Ketua DPM FISIP Unmul, Muhammad Agung Saputra, juga memberikan tanggapannya terhadap polemik ini. Menurutnya, kecerobohan Presiden BEM KM Unmul dalam kegiatan bakti sosial tersebut tampak jelas ketika ia memberikan pernyataan sebagai perwakilan mahasiswa dan mengatasnamakan Aliansi Kalimantan Timur.
“Sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Universitas Mulawarman, Presiden BEM KM seharusnya mendapatkan izin terlebih dahulu dari DPM KM sebelum dapat menyatakan diri sebagai perwakilan mahasiswa dalam suatu agenda resmi,” tegas Agung saat diwawancara via Whatsapp Jumat (7/3) lalu.
Ia juga menekankan bahwa perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai apakah kegiatan bakti sosial yang dilakukan serentak oleh Polri ini merupakan strategi untuk meredam aksi gerakan mahasiswa yang sedang berlangsung secara nasional.
“Sebagai mahasiswa, kita harus mampu menganalisis lebih dalam. Apakah kegiatan ini hanya sekadar bakti sosial atau ada maksud lain di baliknya? Terutama mengingat bahwa sebelum bulan suci Ramadhan, aksi Indonesia Gelap masih berlangsung dan beberapa mahasiswa mengalami tindakan represif dari aparat,” tambahnya.
DPM FISIP Unmul menyayangkan keputusan Presiden BEM KM Unmul dalam menghadiri acara tersebut dan menegaskan bahwa apabila Presiden BEM KM Unmul ingin merepresentasikan seluruh mahasiswa Unmul dalam sebuah agenda, maka koordinasi dengan seluruh lembaga mahasiswa harus dilakukan terlebih dahulu.
Menanggapi Rapat Paripurna
Dari Rapat Paripurna juga, BEM FISIP Unmul telah mendengarkan permintaan maaf dan klarifikasi dari Presiden BEM KM.
“Presiden BEM KM Unmul telah mengakui kesalahannya dan mengaku bahwa ini keteledoran dalam mengambil keputusan dan tidak melakukan koordinasi dan dalam rapat paripurna presiden bem km meminta maaf kepada seluruh KM UNMUL dan BEM KM unmul akan tetap konsisten dalam pergerakan Indonesia gelap dan gerakan lainnya” ungkapnya Jamil.
Jamil menegaskan kembali bahwa klarifikasi dan permintaan maaf yang dilakukan oleh Presiden BEM KM Unmul merupakan langkah yang tepat. Namun, mereka tetap mengingatkan agar kejadian serupa tidak terulang.
DPM FISIP Unmul, Muhammad Agung Saputra, menilai bahwa sidang paripurna menjadi langkah penting untuk meredam kemarahan dan kekecewaan mahasiswa Unmul terhadap keputusan yang telah diambil oleh Presiden BEM KM.
“Respon terkait sidang paripurna merupakan hal yang sebaiknya dilakukan agar bisa meredam kemarahan dan kekecewaan seluruh keluarga mahasiswa di Universitas Mulawarman,” ungkapnya.
BEM FISIP dan DPM FISIP berharap agar kejadian ini menjadi refleksi bagi kepemimpinan BEM KM Unmul agar lebih berhati-hati dalam setiap langkah yang diambil, terutama dalam isu-isu yang sensitif terhadap pergerakan mahasiswa.
(emf/dna)
