FISIPERS – Pada Minggu pukul 14.30 WITA, diadakan aksi pencerdasan yang sekaligus menjadi pemantik aksi demonstrasi di jalan raya, tepatnya di depan gerbang Universitas Mulawarman (Unmul). Aksi pencerdasan dilakukan sebelum adanya demonstrasi besar yang bertujuan untuk memberitahu pengguna jalan agar lebih peka terhadap isu yang sedang terjadi. Aksi ini melibatkan sekelompok mahasiswa dan masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur untuk menuntut kenaikan PPN 12 persen dan pengusutan tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Muara Kate.
Aksi ini dimulai dengan berkumpul di gerbang Unmul lalu turun bersama-sama ke jalan raya dengan membawa properti serta banner-banner simbolik yang akan ditunjukkan saat aksi berjalan. Setelah tiba di lokasi, disampaikan pula orasi-orasi yang berisi ungkapan-ungkapan keresahan rakyat mengenai situasi saat ini.
Seperti yang disampaikan oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-KM) Unmul, M Ilham Maulana, kedua tuntutan besar ini sangat penting untuk terus dibahas karena sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia, terutama mengenai kenaikan PPN 12 persen yang akan ditetapkan pada tahun 2025 kelak.
“Pajak Pertambahan Nilai yang dikira hanya mengalami kenaikan 1 persen sama saja seperti menipu dan membohongi rakyat karena jika dihitung lebih dalam kenaikan pajak dapat menyentuh angka 9 persen dari harga awal barang sebelum kenaikan. Pemerintah juga membawa statement bahwa kenaikan pajak tersebut hanya berlaku untuk barang mewah padahal kenyataannya hal ini akan memengaruhi hampir seluruh bahan-bahan pokok yang biasa kita gunakan karena barang mewah pun memiliki pajaknya sendiri yaitu PPnBM,” tutur Maulana, pada Minggu (29/12).
Selain masalah kenaikan PPN 12 persen yang cukup kompleks, aksi ini juga menuntut penyelesaian kasus penyerangan di posko pemantauan Angicutan batubara pada 15 November 2024 yang menjadikan Bapak Russel (60) dan Anson (55) korban.
Dilansir dari Tempo, kedua korban saat itu sedang melakukan aksi penolakan dengan memblokir jalan yang akan digunakan untuk jalur tambang.
Ketika berjaga di posko penjagaan, kedua korban mengalami penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.
Penyerangan tersebut berupa sayatan dengan benda tajam pada leher kedua korban yang menyebabkan Russel tewas dan Anson terluka parah sehingga memerlukan perawatan intensif.
Kabar terakhir yang diterima adalah terdapat delapan saksi yang diperiksa oleh kepolisian tetapi sudah 32 hari pasca kejadian siapa dalang di balik pembunuhan dua masyarakat adat tersebut tak kunjung ditemukan.
Hal ini juga menjadi perhatian karena tidak ada kelanjutan yang jelas terkait pembunuhan di Muara Kate, selaras dengan Mahasiswa dari Fakultas Kehutanan saat diwawancara Adya Shieva Milano, “Pemerintah seharusnya dapat membuat kebijakan-kebijakan seperti menetapkan jalur-jalur untuk hauling batu bara agar tidak lagi menggunakan jalur umum dan memakan korban jiwa,” ujarnya.
Selain itu, seperti yang disampaikan oleh Maulana, jika kedua tuntutan tersebut tak kunjung terselesaikan, pada bulan Januari mendatang akan ada aksi yang lebih besar dari ini untuk menuntut dua permasalahan tersebut.
Saat Suara dari Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat masih terabaikan dan tidak ada lanjutan, Maulana meminta turunkan Prabowo.
“PPN boleh naik 12 persen, asal Prabowo turun 100 persen,” pungkasnya.
(faa, jmp, efm)