FISIPERS – Pada Senin (24/2), aksi demonstrasi kembali digelar di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Aksi ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan.
Massa aksi berkumpul di Islamic Center pada pukul 14.05 WITA sebelum bergerak bersama menuju titik aksi di DPRD Provinsi Kaltim. Setibanya di lokasi, berbagai orasi mulai disampaikan oleh mahasiswa dan beberapa masyarakat yang memiliki keresahan serupa terkait kebijakan yang berdampak pada pendidikan nasional.
Tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini adalah pentingnya pendidikan di Indonesia yang tidak seharusnya terganggu oleh kebijakan baru. Rincian tuntutan tersebut meliputi:
- Menjadikan Anggaran Pendidikan sebagai Prioritas Nasional.
- Optimalisasi Efisiensi Anggaran tanpa Pemangkasan.
- Peningkatan Peran Sektor Swasta dalam Pembiayaan Pendidikan.
- Meningkatkan Efisiensi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan.
- Transparansi dan Audit Anggaran Secara Berkala.
- Penyempurnaan Sistem Distribusi.
- Pentingnya Pengawasan dan Evaluasi Masyarakat Terkait Kebijakan yang Melibatkan Mereka.
Selain tuntutan nasional tersebut, Maulana selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM KM) Universitas Mulawarman (Unmul) juga menyampaikan tuntutan terkait isu daerah. “Berbeda dengan aksi sebelumnya, tuntutan hari ini juga bertambah yaitu terkait dengan kelangkaan gas LPG dan janji kampanye gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur yang tentunya membuat masyarakat menaruh harapan besar.”
Pada pukul 15.21 WITA, perwakilan DPRD akhirnya menemui massa dan menerima surat berisi tuntutan yang diajukan. Beberapa perwakilan massa aksi turut serta dalam diskusi bersama anggota DPRD untuk menyampaikan aspirasi mereka secara langsung.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ananda Emira Moeis selaku Wakil DPRD II Kaltim memberikan tanda tangan bermaterai pada surat tuntutan yang telah dikaji oleh berbagai lembaga yang terlibat dalam aliansi masyarakat. Meskipun demikian, massa aksi sebenarnya berharap akan ada pernyataan resmi dari perwakilan DPRD. Namun, setelah menandatangani dokumen, perwakilan DPRD segera kembali ke dalam gedung tanpa memberikan keterangan pers lebih lanjut.
Naufal Banu Tirta Satria dari Himpunan Mahasiswa Islam Samarinda, yang turut terlibat dalam diskusi bersama perwakilan DPRD, menyatakan harapannya terhadap tindak lanjut aksi ini. “Semoga kajian isu yang kami bawa ini tidak hanya ditandatangani namun juga dapat disampaikan dan ditindaklanjuti.”
Aliansi masyarakat juga berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan tuntutan ini. “Pengawalan akan terus dilakukan oleh teman-teman humas dari aliansi, sudah sampai mana progresnya, apakah sudah disampaikan serta disuarakan atau belum,” tutur Banu sekaligus mengakhiri sesi wawancara yang dilakukan oleh awak FISIPERS.
Setelah mendapatkan tanggapan dari perwakilan DPRD, massa aksi akhirnya membubarkan diri secara damai dan kembali ke titik kumpul awal untuk mengakhiri aksi pada hari tersebut. Aksi ini menegaskan bahwa masyarakat dan mahasiswa tetap berkomitmen memperjuangkan pendidikan yang lebih baik serta kebijakan yang mendukung kepentingan rakyat.
(faa/caa/emf/dna)
